Bupati Luwu Timur (Lutim), H. Budiman didampingi Ketua Tim Penggerak PKK, Hj. Sufriaty, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, La Besse, Ketua Dewan Pendidikan, H. Ardias Bara, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Masdin, Asisten Administrasi Umum, Nursih Hariani, Staf Ahli Pembangunan, Rapiuddin, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Lutim (Forkopimda), menghadiri acara syukuran guru ASN PPPK Tahun 2021 Kabupaten Luwu tTimur di Aula Disdikbud, Kamis (23/06/2022).
Acara syukuran ini bertema “Peran Strategis Guru ASN PPPK Sebagai Penopang Pendidikan Bertekad Mewujudkan Generasi Yang Berbudaya dan Berakhlaq” dimeriahkan tarian 4 etnis dan paduan suara oleh Guru P3K Lutim.
Mengawali sambutannya, Bupati Lutim, H. Budiman menyampaikan selamat kepada seluruh tenaga guru P3K yang telah berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara.
“Momen syukuran ini harus kita maknai dengan bekerja tulus dan ikhlas, sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan,” kata Budiman.
Dia menambahkan bahwa, meningkatnya Indeks Prestasi Manusia (IPM) dari sektor pendidikan sangat bergantung dan ditentukan dari keberhasilan pendidikan sekolah. Sehingga Guru ASN harus memiliki etos kerja yang tinggi dalam menumbuhkan sifat disiplin.
“Itu artinya setiap guru harus menjadi penggerak dalam upaya meningkatkan kualitas mutu pendidikan,” ungkapnya.
Bupati meminta kepada seluruh tenaga P3K dapat menunjukkan kinerja terbaik, bekerja dengan penuh dedikasi, loyalitas serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan mengedepankan etos kerja dan profesionalisme yang tinggi.
“Teruslah belajar, memperbaiki diri dan mengembangkan potensi diri, karena tugas dan tanggung jawab yang kita emban kedepan akan semakin berat,” kata Budiman.
Bupati lutim ini juga mengatakan, kedepan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah mengeluarkan edaran surat resmi yang memberitahukan tentang penghapusan tenaga honorer pada November 2023. Surat edaran ini, mengamanatkan bahwa semua instansi pemerintah yang tersebar di wilayah Indonesia tidak lagi diperbolehkan membuka lowongan untuk posisi tenaga honorer.
“Meski akan diberlakukan pada tahun depan, namun saya sangat berharap kebijakan ini tidak menimbulkan polemik ditengah-tengah masyarakat. Apalagi, keberadaan tenaga upah jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur juga memberi dampak positif dalam meningkatkan pelayanan pemerintahan,” imbuhnya.
“Saya sangat berharap agar para Kepala Daerah dapat dilibatkan dalam pembahasan terkait penghapusan tenaga honorer ini sehingga penerapannya nanti tidak menimbulkan permasalahan baru,” pungkasnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, La Besse dalam laporannya menyampaikan bahwa, jumlah P3K yang menerima perjanjian kerja sebanyak 589 orang. Di tahun 2019 sebanyak 107 orang, tahun 2021 sebanyak 482 orang, tahap I sebanyak 213 orang, tahap II 269 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 93 orang, perempuan sebanyak 389 orang.
“Alhamdulillah saat ini guru-guru kita yang mengabdi Non PNS tidak ada lagi yang mendapatkan gaji dibawah 1 juta dan masih ada kurang lebih 400 orang yang merupakan kuota di Lutim belum terakomodir, mudah-mudahan segera terangkat seperti yang lain,” harap La Besse.
Perwakilan PPPK, Mahrani dari SDN 225 Karebbe menyampaikan terima kasih kepada Kepala BKPSDM dan kadis Pedidikan beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dari sebelum tes hingga tahap akhir penerimaan SK.
“Terima kasih banyak pak atas bantuannya selama ini sehingga kami bisa sampai di titik ini, suksesnya acara tidak lepas dari dukungan kita semua,” ucap Mahrani.
Turut hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Lutim, Kepala Sekolah Se-Kabupaten Lutim dan Ketua Panitia, Suardi. (ikp-kehumasan/kominfo-sp)